Menteri Sosial Gus Ipul Tekankan Kerja Berbasis Data dan Sinergi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial di 2025
Jakarta (2 Januari 2024) – Dalam menyambut tahun 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan arah kebijakan utama Kementerian Sosial yang akan dijalankan di bawah kepemimpinannya. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (02/01/2025), Gus Ipul—sapaan akrabnya—mengajak seluruh jajaran, termasuk pilar sosial dan mitra kerja, untuk bekerja secara terukur berdasarkan data yang valid dan akurat.
“Mari kita bekerja berdasarkan data. Sesuai arahan Presiden, yang penting kita bekerja berdasarkan data yang akurat,” jelas Gus Ipul.
Namun, ia menegaskan bahwa data akurat saja tidak cukup. Data tersebut perlu didukung oleh perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten dengan rencana awal, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, akan memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.
Prioritas lain yang diusung oleh Gus Ipul adalah pengembangan program strategis Kemensos, yang fokus pada perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat. Kedua aspek ini, menurutnya, harus dirancang dengan baik agar efektif dan berdampak positif.
Dalam implementasi program strategis, Gus Ipul menekankan pentingnya peran pendamping dan pilar sosial. Dengan keterlibatan aktif mereka, efisiensi kinerja dan pengurangan biaya operasional dapat lebih terwujud.
“Pendamping ini kalau bekerja dengan baik akan mengefektifkan program Kemensos untuk penerima manfaat. Yang kedua, kita juga bisa mengurangi biaya yang diperlukan,” tambahnya.
Selain melibatkan pilar sosial, Gus Ipul juga mengundang mitra kerja Kemensos untuk terus mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mitra kerja ini, menurutnya, telah berkontribusi melalui bantuan sosial, program pemberdayaan, dan pendampingan, termasuk menjangkau area yang belum mampu dijangkau pemerintah.
Pemerintah daerah juga menjadi mitra penting dalam pelaksanaan program Kemensos. Gus Ipul berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar tercipta sinergi yang selaras dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Kemudian yang juga penting adalah sinkron dengan pemerintah daerah. Jadi provinsi maupun kabupaten/kota itu juga bisa seiring sejalan, saling memperkuat, saling sinergi dan saling berbagi peran,” tutupnya.
0 Komentar